Suluk Lintang Lanang

Menilik sejarahnya, seni (pertunjukan) dan politik adalah dua dunia yang mempunyai hubungan cukup akrab. Bukan keakraban antar sahabat, namun lebih kepada hubungan pararel antara kekuasaan dan oposan. Politik Adalah Panglima, teriak kaum Marxis. Namun kesadaran berpolitik (atau ber-oposan?) ini sebenarnya tak melulu dimonopoli para Lekra. Karena toh karya-karya W.S Rendra yang Manikebu-pun ternyata tak steril dari kritik terhadap elit politik. Karena bagaimanapun seperti yang dikata Tan Malaka, seni adalah refleksi dari masyarakat. Karena itu tak mengherankan ketika ada liyan yang berusaha mengancam keselamatan atau mengobok-obok masyarakat, kesenian lantang bersuara karena merasa mengemban tugas suci untuk membunyikan lonceng peringatan.

Pada abad keempat, Plato memasukkan kritik di dalam sebuah pertunjukan komedi. Ketika itu para pemangku jabatan kekuasaan di Yunani memang sudah keterlaluan dalam mempraktekkan praktik kecurangan politik. Atas dasar itulah, Plato merasa terpanggil untuk memberikan sebuah pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat di sekitarnya. Yaitu dengan cara memasukkan unsur kritik dalam sebuah pertunjukan komedi.

Di Indonesia sendiri kita mengenal ketoprak yang juga sarat dengan nuansa suara rakyat. Ketoprak sendiri lahir pada 1887 sebagai sebuah upaya para petani di Jawa Tengah dalam rangka menyikapi pihak kolonial Belanda yang berusaha mengasingkan mereka. Dalam ketoprak, para seniman biasa menyampaikan kritik sosial melalui tokoh-tokoh abdi dalem / rakyat jelata dalam sesi dagelan. Di sini para seniman ketoprak secara leluasa menyentil masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat dengan cara humor. Mulai dari kebobrokan elit politik, ketertindasan, hingga kelaparan, semuanya dibawakan dengan dialog-dialog yang memancing tawa. Tanpa disadari pihak kolonial, pertunjukan komedi yang terlihat cengengesan dan remeh temeh ini ternyata berpotensi menyadarkan masyarakat akan ketertindasan mereka. Dan imbasnya, semangat perlawanan dan pemberontakan-pun bergolak.

Namun apa jadinya, jika kritik (dalam balutan komedi) serupa ini dipertontonkan secara langsung di depan sang terkritik? Hal itulah yang terjadi beberapa waktu lalu ketika Butet Kertaredjasa bermolonolog ria di acara Deklarasi Pemilu Damai di Jakarta (10/6). Dalam acara yang digelar Komisi Pemilihan Umum itu, sang Pengecer Jasa Akting ini menyuarakan kritik-kritiknya di depan tiga kandidat capres dan cawapres Pemilu 2009. Sebenarnya konten yang termuat dalam pertunjukan Butet kali ini sama sekali bukan sesuatu yang baru. Bagi yang mengikuti proses berkesenian Butet, kritiknya kali ini sebenarnya mempunyai aura yang nyaris sama dengan pertunjukan-pertunjukan monolog Butet terdahulu. Pun juga bagi kita yang mengikuti kolom Celathu Butet di edisi Minggu sebuah koran lokal terbitan Semarang, tentu juga tak asing dengan sentilan-sentilan semacam ini. Namun yang membuatnya berbeda, kali ini monolog Butet tidak dimainkan di taman budaya atau di kampus, juga bukan dimuat berupa teks di pojok halaman koran, melainkan disuarakan langsung di depan sang terkritik (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh SBY selaku kepala negara).

Seketika monolog ini menuai kontroversi. Tak kurang, tim sukses SBY-pun mencak-mencak. Bahkan dalam pidatonya SBY mengatakan, dirinya dikeroyok. Tentu saja komentar ini dapat dimaklumi. Pasalnya, kedatangan Butet dalam acara tersebut memang atas undangan kubu Mega-Prabowo. Tak mengherankan jika kubu SBY-Boediono berasumsi bahwa konten monolog Butet adalah pesanan tim sukses Mega-Pro. Namun benarkah Butet pro dengan Mega-Pro? Saya secara pribadi tak yakin benar.

Ketidakyakinan saya ini didasari fakta bahwa sebenarnya (seperti yang sudah saya jelaskan di atas) konten monolog Butet ini bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelum Butet di-tanggap untuk bermonolog ria oleh kubu Mega-Pro, suara dan gaya Butet memang seperti itu. Saya berasumsi, siapapun yang berkuasa, sebagai seorang seniman sejati Butet tentu akan selalu memposisikan dirinya sebagai oposan yang akan menyuarakan bisik-bisik masyarakat. Termasuk juga jika yang berkuasa Mega, JK, Prabowo, bahkan Soekarno sekalipun.

Asumsi saya, dalam acara itu ke-vokal-an Butet-lah yang justru dimanfaatkan. Tim sukses Mega-Pro yang mengetahui lantangnya suara Butet dalam mengkritik kinerja pemerintah, sengaja memberi kesempatan Butet untuk bisa menyuarakan pemikiran-pemikirannya. Tak mengherankan Butet menerima tawaran itu. Bukan masalah finansial saya kira, namun lebih kepada kesempatan untuk menyuarakan kritiknya secara langsung di depan sang terkritik. Coba bayangkan, kritikus mana yang mampu menampik kesempatan untuk bisa menyampaikan kritik secara langsung kepada pihak yang selama ini hanya mampu dia obok-obok melalui tulisan di koran dan pementasan-pementasan teater?

Di titik inilah saya menganggap Butet terjebak. Tanpa disadari Butet sendiri, ketidakmampuannya menolak kesempatan menyuarakan kritik secara langsung ternyata berpotensi melahirkan pemikiran di benak kubu capres & cawapres lainnya (dan juga mungkin masyarakat), bahwa Butet berdiri di kubu Mega-Pro. Berdiri sebagai sama-sama oposan (secara umum), mungkin memang benar. Tapi berdiri dalam satu kubu politik tertentu? Tentu saja masih harus dipertanyakan. Bagaimanapun suara Butet adalah mewakili suara masyarakat luas (termasuk mungkin suara Mega-Pro). Tapi yang layak dicatat, meski Mega-Pro akhir-akhir ini menggembar-gemborkan Pro Rakyat, rakyat tetaplah rakyat. Seperti halnya Mega-Pro yang tetap Mega-Pro. Sementara untuk Butet, mungkin memang ada baiknya jika lain kali lebih selektif dalam mengiyakan tawaran pihak-pihak yang ingin membeli eceran jasa aktingnya. Karena seperti yang diungkap Radhar Panca Dahana dalam sebuah interview di salah satu TV swasta, produk kesenian Butet tidaklah sama (netralnya) dengan lagu-lagu Inul Daratista.


*Gambar diambil dari sini