TNI vs POLRI
;hikayat keledai dungu yang terperosok di lubang yang sama
Satu lagi kasus memalukan yang dilakukan oleh aparat keamanan kita yang terjadi di negeri tercinta ini. Setelah beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh kasus penembakan seorang wakapoltabes oleh seorang anak buahnya sendiri, kasus penembakan warga Alastlogo oleh oknum anggota marinir (yang sampai detik ini tak jelas kelanjutan kisahnya), dan beberapa kasus lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata oleh aparat, kali ini kita harus rela mengelus dada ketika mendengar kasus bentrok antara aparat TNI vs Polisi yang terjadi di Ternate, Maluku Utara. Kasus ini bukanlah yang pertama kali terjadi di negeri ini, dan seperti halnya kasus-kasus sebelumnya, perseteruan antara dua korps ini disebabkan oleh kejadian yang (sebenarnya) teramat remeh temeh.
Peristiwa di Ternate ini bermula hari Sabtu (22/9) yang lalu, ketika seorang anggota polisi dikeroyok oleh seorang oknum TNI beserta satu orang warga sipil yang sedang dalam kondisi mabuk. Ternyata kasus penganiayaan itu tidak berhenti sampai disitu, melainkan justru memicu kasus-kasus penganiayaan dan penembakan yang terjadi di hari-hari berikutnya. Sampai detik ini tercatat sudah ada dua orang anggota polisi yang tewas dan lima lainnya luka berat, sedangkan dari pihak TNI ada dua orang yang menderita luka-luka. Entah siapa yang bisa dinyatakan bersalah dalam kasus semacam ini, tapi yang jelas kejadian ini harus mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah kita agar kejadian yang sama tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Karena saat ini ada kekhawatiran mulai tampak timbulnya gejala sikap apatis di masyarakat kita yang menganggap ketidakharmonisan antara para aparat keamanan kita ini sudah menjadi semacam kelumrahan dan keniscayaan, sehingga bentrokan semacam ini sudah dianggap ritual yang alami terjadi. Dan tentunya hal ini akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup kita sebagai sebuah bangsa.
Saat ini ada beberapa pihak yang percaya bahwa kasus bentrokan ini bermula dari rasa iri atas ketidakadilan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan para anggota TNI dan POLRI. Hal semacam itu memang bisa saja adalah sebuah kebenaran, tapi tak menutup kemungkinan juga bahwa ada persoalan lain yang juga turut berperan serta dalam memicu pecahnya bentrokan-bentrokan tersebut. Dan salah satu diantaranya adalah salahnya pola pendidikan para aparat keamanan. Seperti yang kita lihat, beberapa kasus bentrokan yang ada selama ini selalu saja terjadi di tingkatan bawah (tamtama dan bintara), sedangkan kita ketahui bahwa masa pendidikan untuk calon bintara dan tamtama amatlah sigkat (tak lebih dari satu tahun). Tentu saja waktu kurang dari satu tahun ini bukanlah waktu yang cukup untuk bisa membentuk moralitas dan mentalitas seseorang. Mungkin waktu satu tahun memang dirasa sangat cukup untuk bisa mencetak seorang jago tembak, tapi tidak untuk membentuk seseorang yang berkepribadian.
Dan mungkin masalahnya adalah disini. Dikarenakan waktu pendidikan mereka yang terlalu singkat, maka tak menutup kemungkinan bahwa kebiasaan dan mentalitas remaja bawaan ketika mereka masih SMA yang senantiasa meledak-ledak dan cenderung dipengaruhi emosi masih terus terbawa ketika mereka menjadi aparat negara, hingga mereka gagal menjadi seorang prajurit yang bijaksana dalam mengambil sikap dan menggunakan sepucuk senjata.
Selain kemungkinan masalah kesalahan metode pendidikan itu, bentrokan yang terjadi selama ini ada kemungkinan juga disebabkan oleh kesalahan sistem pembagian kewenangan yang diterapkan oleh negara sehingga terjadi perebutan kewenangan di tengah-tengah masyarakat kita antara dua instansi tersebuat. Seperti yang kita lihat di masyarakat kita, aparat TNI saat ini ditempatkan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari tingkat Koramil, Kodim, Korem, sampai Kodam. Hal semacam ini sedikit banyak akan menimbulkan kemungkinan terjadinya gesekan dengan aparat keamanan yang lain (dalam hal ini POLRI) dalam perebutan kewenangan melakukan tindakan penertiban dan penyelesaian kasus keamanan. Sedangkan jika kita mengingat fungsi dasar dari TNI, yaitu sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman pihak luar, seharusnya aparat TNI hanya ditempatkan di wilayah–wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah konflik saja.
Sebagai contoh, kita pasti tak asing dengan keberadaan personel TNI yang bertindak sebagai aparat keamanan di sebuah acara konser musik. Mungkin hal ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah karena sudah teramat sering terjadi. Tapi jika kita telaah lebih dalam tentang peran sebenarnya dari TNI bagi negara yang sudah disebutkan diatas, keberadaan mereka di tengah-tengah konser musik ini jadi tidak beralasan. Karena acara konser musik semacam itu tidak ada hubungannya dengan ancaman kedaulatan dari pihak luar, dan andai saja ada kericuhan dan keributan yang terjadi, hal itu adalah sudah menjadi porsi personel POLRI yang memang berkewajiban sebagai penjaga ketertiban dan keamanan dalam sebuah Negara untuk menanganinya. Jadi tidak seharusnya personel TNI ikut turut serta melakukan operasi miras atau hal-hal yang dianggap menjadi penyakit masyarakat lainnya. Karena tindakan semacam itu berarti melangkahi wewenang POLRI, dan hal semacam inilah yang bisa menjadi pemicu perseteruan di antara dua belah pihak.
Semua kemungkinan alasan ini, tentu saja masih ditambah lagi dengan sifat dasar masing-masing pribadi. Seperti yang banyak terjadi di sekitar kita, ‘seragam’ memang berpeluang cukup besar dalam proses pengambilan sebuah tindakan oleh seseorang. Ketika seseorang sudah memakai sebuah ‘seragam’ dari sebuah institusi tertentu, loyalitas terhadap korps sebagai tempat berlindungnya akan benar-benar dipertahankan, tidak peduli apakah pihaknya atau pihak ‘lawan’ yang sebenarnya salah. Dan acapkali loyalitas semacam ini dipraktekkan secara membabi buta tanpa mengedepankan logika, hingga bukan sesuatu yang mengherankan ketika arogansi para pejabat-pejabat berseragam ini sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Alastlogo, Tanjung priok, Semanggi, Trisakti, Satpol PP adalah beberapa contoh diantaranya.
Terlepas dari semua itu, marilah kita semua berharap bersama-sama semoga saja kasus ini adalah yang terakhir kali terjadi di negeri ini. Dan semoga saja para prajurit kita itu sadar untuk tidak lagi menghambur-hamburkan peluru yang dibeli dari uang rakyat hanya untuk sekedar bermain ‘perang-perangan’ di antara mereka. Apalagi bagi mereka yang bertugas di wilayah konflik, yang seharusnya justru memberikan contoh tentang arti kata ‘perdamaian’ bagi pihak-pihak yang berseteru.
Tapi harus bagaimana lagi jika sejak dulu ketika mereka masih berada dalam masa pendidikan, mereka memang sudah dicetak untuk menjadi mesin pembunuh yang harus memilih satu di antara membunuh atau terbunuh (yang kadangkala pilihan kedua dianggap benar-benar ada, meskipun dalam kenyataannnya tidak)? Jadi bukan sesuatu yang mengherankan ketika mereka menjadi aparat, pejabat, atau bahkan pemimpin, mereka tak segan-segan menggunakan metode kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan.
Satu lagi kasus memalukan yang dilakukan oleh aparat keamanan kita yang terjadi di negeri tercinta ini. Setelah beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh kasus penembakan seorang wakapoltabes oleh seorang anak buahnya sendiri, kasus penembakan warga Alastlogo oleh oknum anggota marinir (yang sampai detik ini tak jelas kelanjutan kisahnya), dan beberapa kasus lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata oleh aparat, kali ini kita harus rela mengelus dada ketika mendengar kasus bentrok antara aparat TNI vs Polisi yang terjadi di Ternate, Maluku Utara. Kasus ini bukanlah yang pertama kali terjadi di negeri ini, dan seperti halnya kasus-kasus sebelumnya, perseteruan antara dua korps ini disebabkan oleh kejadian yang (sebenarnya) teramat remeh temeh.
Peristiwa di Ternate ini bermula hari Sabtu (22/9) yang lalu, ketika seorang anggota polisi dikeroyok oleh seorang oknum TNI beserta satu orang warga sipil yang sedang dalam kondisi mabuk. Ternyata kasus penganiayaan itu tidak berhenti sampai disitu, melainkan justru memicu kasus-kasus penganiayaan dan penembakan yang terjadi di hari-hari berikutnya. Sampai detik ini tercatat sudah ada dua orang anggota polisi yang tewas dan lima lainnya luka berat, sedangkan dari pihak TNI ada dua orang yang menderita luka-luka. Entah siapa yang bisa dinyatakan bersalah dalam kasus semacam ini, tapi yang jelas kejadian ini harus mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah kita agar kejadian yang sama tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Karena saat ini ada kekhawatiran mulai tampak timbulnya gejala sikap apatis di masyarakat kita yang menganggap ketidakharmonisan antara para aparat keamanan kita ini sudah menjadi semacam kelumrahan dan keniscayaan, sehingga bentrokan semacam ini sudah dianggap ritual yang alami terjadi. Dan tentunya hal ini akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup kita sebagai sebuah bangsa.
Saat ini ada beberapa pihak yang percaya bahwa kasus bentrokan ini bermula dari rasa iri atas ketidakadilan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan para anggota TNI dan POLRI. Hal semacam itu memang bisa saja adalah sebuah kebenaran, tapi tak menutup kemungkinan juga bahwa ada persoalan lain yang juga turut berperan serta dalam memicu pecahnya bentrokan-bentrokan tersebut. Dan salah satu diantaranya adalah salahnya pola pendidikan para aparat keamanan. Seperti yang kita lihat, beberapa kasus bentrokan yang ada selama ini selalu saja terjadi di tingkatan bawah (tamtama dan bintara), sedangkan kita ketahui bahwa masa pendidikan untuk calon bintara dan tamtama amatlah sigkat (tak lebih dari satu tahun). Tentu saja waktu kurang dari satu tahun ini bukanlah waktu yang cukup untuk bisa membentuk moralitas dan mentalitas seseorang. Mungkin waktu satu tahun memang dirasa sangat cukup untuk bisa mencetak seorang jago tembak, tapi tidak untuk membentuk seseorang yang berkepribadian.
Dan mungkin masalahnya adalah disini. Dikarenakan waktu pendidikan mereka yang terlalu singkat, maka tak menutup kemungkinan bahwa kebiasaan dan mentalitas remaja bawaan ketika mereka masih SMA yang senantiasa meledak-ledak dan cenderung dipengaruhi emosi masih terus terbawa ketika mereka menjadi aparat negara, hingga mereka gagal menjadi seorang prajurit yang bijaksana dalam mengambil sikap dan menggunakan sepucuk senjata.
Selain kemungkinan masalah kesalahan metode pendidikan itu, bentrokan yang terjadi selama ini ada kemungkinan juga disebabkan oleh kesalahan sistem pembagian kewenangan yang diterapkan oleh negara sehingga terjadi perebutan kewenangan di tengah-tengah masyarakat kita antara dua instansi tersebuat. Seperti yang kita lihat di masyarakat kita, aparat TNI saat ini ditempatkan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari tingkat Koramil, Kodim, Korem, sampai Kodam. Hal semacam ini sedikit banyak akan menimbulkan kemungkinan terjadinya gesekan dengan aparat keamanan yang lain (dalam hal ini POLRI) dalam perebutan kewenangan melakukan tindakan penertiban dan penyelesaian kasus keamanan. Sedangkan jika kita mengingat fungsi dasar dari TNI, yaitu sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman pihak luar, seharusnya aparat TNI hanya ditempatkan di wilayah–wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah konflik saja.
Sebagai contoh, kita pasti tak asing dengan keberadaan personel TNI yang bertindak sebagai aparat keamanan di sebuah acara konser musik. Mungkin hal ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah karena sudah teramat sering terjadi. Tapi jika kita telaah lebih dalam tentang peran sebenarnya dari TNI bagi negara yang sudah disebutkan diatas, keberadaan mereka di tengah-tengah konser musik ini jadi tidak beralasan. Karena acara konser musik semacam itu tidak ada hubungannya dengan ancaman kedaulatan dari pihak luar, dan andai saja ada kericuhan dan keributan yang terjadi, hal itu adalah sudah menjadi porsi personel POLRI yang memang berkewajiban sebagai penjaga ketertiban dan keamanan dalam sebuah Negara untuk menanganinya. Jadi tidak seharusnya personel TNI ikut turut serta melakukan operasi miras atau hal-hal yang dianggap menjadi penyakit masyarakat lainnya. Karena tindakan semacam itu berarti melangkahi wewenang POLRI, dan hal semacam inilah yang bisa menjadi pemicu perseteruan di antara dua belah pihak.
Semua kemungkinan alasan ini, tentu saja masih ditambah lagi dengan sifat dasar masing-masing pribadi. Seperti yang banyak terjadi di sekitar kita, ‘seragam’ memang berpeluang cukup besar dalam proses pengambilan sebuah tindakan oleh seseorang. Ketika seseorang sudah memakai sebuah ‘seragam’ dari sebuah institusi tertentu, loyalitas terhadap korps sebagai tempat berlindungnya akan benar-benar dipertahankan, tidak peduli apakah pihaknya atau pihak ‘lawan’ yang sebenarnya salah. Dan acapkali loyalitas semacam ini dipraktekkan secara membabi buta tanpa mengedepankan logika, hingga bukan sesuatu yang mengherankan ketika arogansi para pejabat-pejabat berseragam ini sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Alastlogo, Tanjung priok, Semanggi, Trisakti, Satpol PP adalah beberapa contoh diantaranya.
Terlepas dari semua itu, marilah kita semua berharap bersama-sama semoga saja kasus ini adalah yang terakhir kali terjadi di negeri ini. Dan semoga saja para prajurit kita itu sadar untuk tidak lagi menghambur-hamburkan peluru yang dibeli dari uang rakyat hanya untuk sekedar bermain ‘perang-perangan’ di antara mereka. Apalagi bagi mereka yang bertugas di wilayah konflik, yang seharusnya justru memberikan contoh tentang arti kata ‘perdamaian’ bagi pihak-pihak yang berseteru.
Tapi harus bagaimana lagi jika sejak dulu ketika mereka masih berada dalam masa pendidikan, mereka memang sudah dicetak untuk menjadi mesin pembunuh yang harus memilih satu di antara membunuh atau terbunuh (yang kadangkala pilihan kedua dianggap benar-benar ada, meskipun dalam kenyataannnya tidak)? Jadi bukan sesuatu yang mengherankan ketika mereka menjadi aparat, pejabat, atau bahkan pemimpin, mereka tak segan-segan menggunakan metode kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan.
0 komentar:
Posting Komentar